POND’S Teens Concert 2011: Wadah Positif bagi Remaja Raih Eksistensi dan Popularitas di Dunia
Sabtu, 09 April 2011 21:53 | Oleh : Yeni Herliani | 
| 
| 
|
| | | KOPI, Para remaja membutuhkan wadah positif untuk menyalurkan eksistensi dan minat mereka, eksistensi ini dapat berupa “eksistensi sosial” yang diperoleh dengan diterimanya mereka dalam suatu lingkungan pergaulan tertentu, atau “eksistensi diri” yang berhubungan dengan tujuan yang ingin mereka capai di masa depan.
Salah satu wadah yang memfasilitasi eksistensi dan minat tersebut adalah dunia maya, yang saat ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan bagi dunia remaja.
Ramya Prajna, seorang pakar digital menjelaskan, “Tren digital saat ini memberikan kesempatan yang luas bagi para remaja untuk menunjukkan eksistensi mereka dalam lingkungan pergaulannya sehari-hari. Pengetahuan mengenai tren digital dan kesadaran atas pentingnya sosial media di jaman 2.0 ini menjadi sebuah tanda bahwa dunia digital tidak bisa dilepaskan dari kehidupan remaja sehari-hari.
Pernyataan ini didukung pula oleh sebuah pemetaan jejaring sosial Indonesiayang dilakukan oleh www.salingsilang.com. Dalam pemetaan yang dilakukan pada bulan Januari 2011 disebutkan bahwa negara Indonesia merupakan negara kedua terbesar di dunia yang memiliki akun Facebook dan disebutkan juga bahwa 41% dari total responden berusia 18-24 tahun. Adapun pengguna Twitter disebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara ketiga yang teraktif di seluruh dunia.
PT. Unilever Indonesia memahami dan menangkap peluang tersebut dengan menghadirkan Ponds Teens Concert (PTC), tema tahun ini adalah “Jadilah Bintang Bersama Idolamu”, sebelumnya telah pula sukses digelar POND’S Teen’s Concert pada tahun 2009 dan 2010. Event ini digelar bertujuan untuk memfasilitasi para remaja dalam meraih eksistensi dan popularitas di dunia musik dan dunia maya.
Memoria Dwi Prasita, Senior Brand Manager POND’S Cleanser mengatakan : “Dengan mengikuti POND’S Teens Concert Spotlight Video Competition yang merupakan bagian dari rangkaian acara PTC 2011, para remaja mendapat kesempatan untuk menjadi “selebriti” di dunia maya dan juga diantara ribuan pengunjung PTC 2011, karena nantinya para pemenang akan berkesempatan untuk berkolaborasi dengan para idola mereka yaitu Nidji dan Afgan diatas panggung POND’S Teens Concert.”
Para remaja dapat mengikuti kompetisi dengan merekam video nyanyi mereka sendiri atau video gaya mereka sesuai lagu Afgan atau Nidji dan meng-upload video tersebut ke www.myponds.net selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2011.
Informasi seputar PTC 2011 ini juga dapat dilihat melalui microsite www.myponds.net yang berisi informasi lengkap seputar kegiatan PTC 2011, atau melalui Twitter : @PONDSTeens, Facebook : POND’S Teens, dan YouTube : POND’S Teens.
Para remaja juga bisa mendaftarkan diri menjadi PTC Mania melalui website tersebut, dan mendapatkan Golden Ticket sebagai salah satu keuntungan menjadi PTC Mania. Golden Ticket tersebut dapat ditukar melalui radio-radio yang telah ditunjuk sebagai berikut ini :
• Jakarta : Mustang FM, Prambors, ARH Global, MD FM, M Radio, Trax FM
• Surabaya : EBS, DJ, Istara, Prambors, Colors
• Medan : Most, Kiss, Visi, Gita, Prambors
Sejumlah Bintang-bintang PTC 2011 ikut memeriahkan event ini, antara lain Nidji dan Afgan yang merupakan Brand Ambassador POND’s Teens Concert, J-Rocks, Geisha, Sm*sh, The Changcuters, The Sigit, Killing Me Inside dan beberapa band lokal terbaik dari masing-masing kota dan juga artis internasional yang sedang digemari oleh para remaja untuk menginspirasi para remaja dalam meraih impian mereka menjadi bintang. Diana Rikasari, seorang Fashion Blogger muda berprestasi sekaligus Digital Ambassador POND’S Teens Concert 2011 juga memberikan dukungannya terhadap kegiatan POND’S Teens Concert tahun ini.
“Cerita kesuksesan perjalanan PTC 2009 dan 2010 serta berita terbaru PTC 2011 dapat dilihat melalui microsite,facebook, twitter dan YouTube POND’S. Kami berharap melalui PTC, para remaja bisa terinspirasi dan percaya diri untuk berani menjadi bintang, diharapkan agar mereka berani tampil berkolaborasi satu panggung dengan idolanya sehingga mereka bisa meraih impian untuk mendapatkan popularitas di dunia musik dan di dunia maya.” Demikian jelas Memoria ketika menutup acara Press Conference POND’S Teens Concert tanggal 8 April 2011 di Jakarta.
Salah satu wadah yang memfasilitasi eksistensi dan minat tersebut adalah dunia maya, yang saat ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan bagi dunia remaja.
Ramya Prajna, seorang pakar digital menjelaskan, “Tren digital saat ini memberikan kesempatan yang luas bagi para remaja untuk menunjukkan eksistensi mereka dalam lingkungan pergaulannya sehari-hari. Pengetahuan mengenai tren digital dan kesadaran atas pentingnya sosial media di jaman 2.0 ini menjadi sebuah tanda bahwa dunia digital tidak bisa dilepaskan dari kehidupan remaja sehari-hari.
Pernyataan ini didukung pula oleh sebuah pemetaan jejaring sosial Indonesiayang dilakukan oleh www.salingsilang.com. Dalam pemetaan yang dilakukan pada bulan Januari 2011 disebutkan bahwa negara Indonesia merupakan negara kedua terbesar di dunia yang memiliki akun Facebook dan disebutkan juga bahwa 41% dari total responden berusia 18-24 tahun. Adapun pengguna Twitter disebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara ketiga yang teraktif di seluruh dunia.
PT. Unilever Indonesia memahami dan menangkap peluang tersebut dengan menghadirkan Ponds Teens Concert (PTC), tema tahun ini adalah “Jadilah Bintang Bersama Idolamu”, sebelumnya telah pula sukses digelar POND’S Teen’s Concert pada tahun 2009 dan 2010. Event ini digelar bertujuan untuk memfasilitasi para remaja dalam meraih eksistensi dan popularitas di dunia musik dan dunia maya.
Memoria Dwi Prasita, Senior Brand Manager POND’S Cleanser mengatakan : “Dengan mengikuti POND’S Teens Concert Spotlight Video Competition yang merupakan bagian dari rangkaian acara PTC 2011, para remaja mendapat kesempatan untuk menjadi “selebriti” di dunia maya dan juga diantara ribuan pengunjung PTC 2011, karena nantinya para pemenang akan berkesempatan untuk berkolaborasi dengan para idola mereka yaitu Nidji dan Afgan diatas panggung POND’S Teens Concert.”
Para remaja dapat mengikuti kompetisi dengan merekam video nyanyi mereka sendiri atau video gaya mereka sesuai lagu Afgan atau Nidji dan meng-upload video tersebut ke www.myponds.net selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2011.
Informasi seputar PTC 2011 ini juga dapat dilihat melalui microsite www.myponds.net yang berisi informasi lengkap seputar kegiatan PTC 2011, atau melalui Twitter : @PONDSTeens, Facebook : POND’S Teens, dan YouTube : POND’S Teens.
Para remaja juga bisa mendaftarkan diri menjadi PTC Mania melalui website tersebut, dan mendapatkan Golden Ticket sebagai salah satu keuntungan menjadi PTC Mania. Golden Ticket tersebut dapat ditukar melalui radio-radio yang telah ditunjuk sebagai berikut ini :
• Jakarta : Mustang FM, Prambors, ARH Global, MD FM, M Radio, Trax FM
• Surabaya : EBS, DJ, Istara, Prambors, Colors
• Medan : Most, Kiss, Visi, Gita, Prambors
Sejumlah Bintang-bintang PTC 2011 ikut memeriahkan event ini, antara lain Nidji dan Afgan yang merupakan Brand Ambassador POND’s Teens Concert, J-Rocks, Geisha, Sm*sh, The Changcuters, The Sigit, Killing Me Inside dan beberapa band lokal terbaik dari masing-masing kota dan juga artis internasional yang sedang digemari oleh para remaja untuk menginspirasi para remaja dalam meraih impian mereka menjadi bintang. Diana Rikasari, seorang Fashion Blogger muda berprestasi sekaligus Digital Ambassador POND’S Teens Concert 2011 juga memberikan dukungannya terhadap kegiatan POND’S Teens Concert tahun ini.
“Cerita kesuksesan perjalanan PTC 2009 dan 2010 serta berita terbaru PTC 2011 dapat dilihat melalui microsite,facebook, twitter dan YouTube POND’S. Kami berharap melalui PTC, para remaja bisa terinspirasi dan percaya diri untuk berani menjadi bintang, diharapkan agar mereka berani tampil berkolaborasi satu panggung dengan idolanya sehingga mereka bisa meraih impian untuk mendapatkan popularitas di dunia musik dan di dunia maya.” Demikian jelas Memoria ketika menutup acara Press Conference POND’S Teens Concert tanggal 8 April 2011 di Jakarta.
===================================
Waketum PBNU As'ad Said Ali : Tugas BIN Cari Info, Bukan Menekan
Kamis, 07 April 2011 10:29 | Oleh : Dody Muhamad | | | |
KOPI, Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara As'ad Said Ali menilai pemberitaan dua media Australia yang menyudutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah tokoh lain dinilai sebagai upaya untuk menyulut konflik di Indonesia. | | | "Saya tahulah Amerika mau ngerjain SBY. Masa kita mau diobrak-abrik terus sama Amerika," kata As'ad di Jakarta, Minggu (13/3/2011), menanggapi berita dari The Age dan Sidney Morning Herald. Kedua media melansir laporan yang disebut bersumber dari kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat yang jatuh ke tangan WikiLeaks.
"Yang aneh, kenapa berita itu baru diungkap sekarang," tambah As'ad yang kini menjabat Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia menduga ada upaya menjadikan Indonesia bergolak seperti yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah.
Menurutnya, apa yang dilansir oleh dua koran Australia tersebut bertujuan memporak-porandakan Indonesia yang sedang berada dalam proses konsolidasi demokrasi.
"Yang aneh, kenapa berita itu baru diungkap sekarang" tambah As'ad yang pernah menjabat Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara, Minggu (13/3/2011).
Disinggung soal pemanfaatan intelijen untuk memata-matai lawan-lawan politik SBY, As'ad menyatakan, tidak mungkin BIN melakukan hal itu. Apalagi, ia mengenal baik sosok mantan Kepala BIN Syamsir Siregar. Menurut As'ad, Syamsir tidak mungkin mau melakukannya. As'ad merupakan salah-satu deputi BIN yang berasal dari kalangan sipil, dalam sebuah buku yang pernah ditulisnya, As'ad mengaku sudah aktif di lembaga intelijen sejak masih mahasiswa. Ia punya kedekatan dengan Kepala BIN.
As'ad mengungkapkan, Syamsir pernah meminta berhenti pada Desember 2007 dari jabatannya sebagai Kepala BIN tanpa alasan pasti. Namun, saat itu Presiden Yudhoyono menolak memberikan izin. As'ad menambahkan, selama bertugas di BIN, dirinya tidak pernah merekrut orang untuk disusupkan di kementerian tertentu. Apalagi dimanfaatkan pihak penguasa untuk menekan orang lain. "Tugas BIN memang untuk mencari informasi, tapi bukan menekan," tegas dia.
Dalam kesehariannya, As`ad Said Ali, pria kelahiran Kudus, Jawa Tengah, 19 Desember 1949, dikenal sering berbicara masalah ideologi Pancasila, nasionalisme, dan NKRI. Komitmennya yang tinggi terhadap ideologi Pancasila justru berangkat dari kekhawatirannya terhadap munculnya fobia masyarakat terhadap ideologi Pancasila pascareformasi.
"Namun, saat ini sudah muncul kesadaran bahwa melupakan Pancasila justru merupakan sebuah kesalahan," ujar pria yang sejak tahun 2001 dipercaya sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) hingga sekarang.
Dalam buku yang pernah ditulisnya, alumnus Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Sospol UGM Yogyakarta ini berhasil menunjukkan fakta bahwa dalam kondisi apa pun, tidak ada elemen bangsa ini yang sanggup melepaskan Pancasila dari genggaman bangsa Indonesia. "Sebab, menyingkirkan Pancasila berarti juga memusnahkan NKRI," kata alumnus Ponpes Krapyak asuhan KH Ali Ma`shum ini.
Konsistensinya yang tinggi terhadap ideologi Pancasila ternyata juga selaras dengan pekerjaannya. Pria yang saat ini juga dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum PBNU ini mengganggap menekuni pekerjaan dengan konsisten adalah bagian dari ibadah.
Termasuk pengabdiannya di dunia intelijen selama 36 tahun. Memang bukan hal yang mudah, apalagi ini menyangkut masalah menjadi mata dan telinga negara.
Kariernya di dunia intelijen bisa dibilang cukup cemerlang. Dalam kurun 1983-1990, suami Endang Sri Alina ini pernah bertugas di berbagai negara Timur Tengah. Bahkan intel yang fasih berbahasa Arab ini pernah bertemu dengan keluarga bin Laden di Timur Tengah.
Pengakuannya yang terang-terangan sebagai warga tulen Nahdlatul Ulama (NU) juga menjadi nilai tambah sendiri bagi As'ad Said Ali. Dia lebih mudah membuka ruang komunikasi dengan pemimpin-pemimpin ormas Islam.
| Comments |
|
=============================
Rektor Unand: Kami Dukung Usul Amandemen UUD
Sabtu, 09 April 2011 16:22 | Oleh : Ikhwan Mansyur Situmeang | | | |
KOPI, JAKARTA — Rektor Universitas Andalas (Unand) Prof Dr Ir Musliar Kasim MS menyatakan Universitas Andalas sebagai salah satu perguruan tinggi mendukung amandemen undang-undang dasar (konstitusi) yang diusulkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Banyak agenda reformasi yang belum selesai setelah empat kali amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | | | “Kami termasuk perguruan tinggi yang mendukung usul amandemen undang-undang dasar yang diajukan DPD. Kenapa? Karena masih banyak agenda reformasi yang belum selesai sejak empat kali amandemen undang-undang dasar,” ujarnya di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/4).
Musliar menegaskannya setelah bersama rektor tiga universitas lainnya menandatangi nota kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) pengkajian dan pengembangan konsep sistem hukum nasional di depan pimpinan dan anggota DPD, termasuk Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD I Wayan Sudirta dan Sekretaris Jenderal DPD Siti Nurbaya Bakar, sebelum pembukaan Sidang Paripurna DPD.
Rektor tiga universitas lainnya ialah Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr dr Syahril Pasaribu, DTM, HMSc (CTM), SpA(K); Rektor Universitas Jambi (Unja) Kemas Aryad Somad, SH, MH; Rektor Universitas Andalas (Unand) Prof Dr Ir Musliar Kasim, MS; dan Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Dr Gufran Ali Ibrahim.
Menurut Musliar, isu dalam amandemen undang-undang dasar antara lain adalah titik berat desentralisasi dan hubungan antara pusat dan daerah provinsi serta hubungan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. “Kita lebih 10 tahun reformasi, perkembangan otonomi daerah belum sesuai dengan harapan.”
Fungi, tugas, dan wewenang DPD juga termasuk isu dalam usul amandemen undang-undang dasar, khususnya menyangkut kekuasaan legislatif yang kini masih sepenuhnya di tangan DPR. “Peran DPD belum optimal, terutama menyusun rancangan undang-undang.”
Selanjutnya, Musliar menyerukan agar pusat-daerah bersama-sama membangun Republik Indonesia menuju kemajuan. “Pusat-daerah beraliansi agar kita maju. Fenomena di daerah, ketika di pusat dicanangkan gerakan nasional, bisa saja bupati di daerah tidak melaksanakan apa yang dicanangkan presiden.”
===========================================
DPD-RI Sambut Gembira Pengesahan RUU Informasi Geospasial
Selasa, 05 April 2011 22:06 | Oleh : Ikhwan Mansyur Situmeang | | | |
KOPI, JAKARTA — Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bambang Susilo menyatakan, Komite II DPD menyambut gembira pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Informasi Geospasial menjadi undang-undang. “Pengesahannya adalah akhir perjalanan panjang RUU Informasi Geospasial, demi mewujudkan keterpaduan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan informasi geospasial.” | | | Ia menyatakannya menanggapi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Informasi Geospasial di Gedung DPD Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4). Komite II DPD menginisiasi RUU Informasi Geospasial sejak tahun 2007 yang pembahasan dan perumusannya melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Komite II DPD, Bambang melanjutkan, mengawalnya sejak pembicaraan tingkat kesatu antara DPR, DPD, dan Pemerintah, hingga pengesahannya. “Sebagai upaya mengintegrasikan kebijakan pembangunan di pusat dan daerah, yang didasari urgensi penataan dan pendataan informasi sumberdaya alam di daerah, sehingga terwujud konsep pembangunan daerah yang mengedepankan prinsip tata kelola pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.”
Sebagai negara kepulauan yang terluas di dunia dan memiliki potensi sumberdaya alam yang berlimpah, maka Indonesia membutuhkan peta dan informasi geospasial yang akurat, kredibel, dan aksesebel. “Yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Pengaturan informasi geospasial juga dibutuhkan Indonesia sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan nasional, khususnya pengelolaan sumberdaya alam, penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi dan bisnis, penentuan batas wilayah, pertanahan, dan kepariwisataan juga penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan hidup.
Sehubungan disetujuinya RUU Informasi Geospasial, maka Komite II DPD sepenuhnya menyadari betapa penting pengaturan informasi geospasial tersebut sebagai upaya menghindari kekeliruan, kesalahan, dan tumpang tindih informasi yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan dan tata kelola informasi geospasial, inefisiensi anggaran pembangunan, dan inefektivitas informasi geospasial.
Bambang merujuk jaminan warga berhak memperoleh infomasi untuk meningkatkan kualitas pribadi dan lingkungan sosial sebagaimana diatur Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPD berkomitmen untuk ambil bagian mendorong sosialisasi substansi undang-undang ke seluruh pemangku kepentingan, sehingga semua komponen bangsa merasakan manfaat UU Informasi Geospasial.
Pentingnya sosialisasi tersebut sesuai dengan prinsip terbuka yang diusung UU Informasi Geospasial bahwa Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang diselenggarakan instansi pemerintah dan pemerintah daerah bersifat terbuka.
=========================================
PPWI Terus Gebrak Sumatra
Kamis, 24 Maret 2011 10:40 | Oleh : Nova Indra | | | |
| | | 
KOPI, PEKANBARU - Setelah sukses menggelar seminar internasional di Padang Panjang, Siak, dan Sawahlunto, PPWI terus meningkatkan intensitas gebrakannya di Sumatra. Kali ini Kota Pekanbaru yang jadi target operasi.Seminar yang akan digelar pada tanggal 1 Mei mendatang, bertajuk, Guru Kreatif, Menuju Pendidikan Berkualitas Internasional. Sebuah seminar berbasis guru dan pelaku pendidikan. Sebuah upaya peningkatan kualitas guru sebagai ujung tombak maju-mundurnya dunia pendidikan di nusantara ini. Yerwinda Lalengke, sekretaris panitia penyelenggara, saat dihubungi pewarta-indonesia melalui telepon genggamnya, mengatakan, seminar pendidikan ini diselenggarakan atas kerjasama antara PPWI dan lembaga Mahasiswa Kreatif, sebuah perkumpulan mahasiswa di Kota Bertuah itu. Gedung Pustaka Wilayah Riau, Soeman HS, dipilih menjadi tempat digelarnya seminar itu.
Saat ini, lanjut mahasiswi Universitas Islam Riau yang sehari-hari dipanggil Winda itu, panitia penyelenggara tengah mengupayakan rekomendasi penyelenggaraan dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. “Kita berharap, setelah rekomendasi itu diterbitkan oleh pihak Dinas Pendidikan, panitia akan segera melakukan segala sesuatu terkait persiapan seminar ini, termasuk sosialisasi kegiatan dan menyebarkan undangan seminar ke lembaga-lembaga pendidikan yang ada di kota ini,” ujarnya.
Seminar ini, akan dinarasumberi oleh Prof. Dr. J. Philip, tokoh pendidikan, sekaligus penasehat kongres Amerika. Selain itu, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, tenaga pengajar pada Universitas Bina Nusantara, yang juga ketua umum Dewan Pengurus Nasional PPWI, Dra. Hj. Maimanah Umar, Anggota DPD RI, dan Kasmani Dollah, tokoh pendidikan dan tenaga pengajar pada beberapa lembaga pendidikan tinggi di Singapura, akan ikut menjadi narasumber.
Terkait materi seminar, Winda menyampaikan, penyelenggara telah menetapkan materi seminar adalah Education in the USA, an Overview on How to be Good and Creative Teacher; Guru Kreatif sebagai Kunci Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pendidikan Indonesia; Mewujudkan Kejayaan Daerah Melalui Pendidikan Berkualitas Internasional; dan Education and Teacher Quality in Singapore as Developed Country.
Seminar yang digelar PPWI di Pekanbaru itu, merupakan suatu bentuk pengabdian kepada masyarakat. Khususnya pada bidang pendidikan, PPWI berniat untuk selalu ikut ambil bagian dalam peningkatan kualitas, baik terhadap guru dan tenaga kependidikan, maupun pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum. (nova)
=====================================
Hikmah PRRI dan Permesta Memperkuat Otonomi dan Desentralisasi
Jumat, 18 Maret 2011 23:51 | Oleh : Ikhwan Mansyur Situmeang | | | |
KOPI, Hikmah pergolakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang berbasis di Sumatera Barat dan Perdjuangan Semesta atau Perdjuangan Rakjat Semesta (Permesta) di Sulawesi Utara ialah kita harus memperkuat sistem otonomi dan desentralisasi yang pelaksanaannya masih menyisakan beberapa persoalan. Pemerintah pusat harus berupaya lebih nyata untuk mewujudkan cita-cita otonomi dan desentralisasi. | | | Sebagai bentuknya, keberadaan daerah harus tetap diakui dan aspirasi masyarakat daerah harus didengar yang pelaksanaannya melalui kebijakan yang memihak kepentingan masyarakat daerah. “Otonomi dan desentralisasi merupakan pilihan sistem yang tepat. Jarum jam sejarah tidak bisa diputar balik,” ujar Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3).
Dalam sambutannya, ia sekaligus membuka Seminar Nasional “Pembangunan Nasional Sebagai Totalitas Pembangunan Daerah” (Menarik Hikmah Pergolakan Daerah: PRRI dan Permesta) kerjasama antara DPD dan Panitia Satu Abad Mr Sjafruddin Prawiranegara. Acara bertujuan mengenang perjuangan Sjafruddin sebagai tokoh nasional yang memperjuangkan kemerdekaan dan cita-cita kedaerahan.
Narasumbernya Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid [Menteri Dalam Negeri (1998-1999), Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) (1996)], Nina H Lubis [Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran (FIB Unpad)], Ferry Raymond Mawikere [Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi (FS Unsrat)], dan Mestika Zed [Ketua Pusat Kajian Sosial-Budaya dan Ekonomi (PKSBE) Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang (FIS UNP) dimoderatori Andrinof A Chaniago [Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI)].
Irman menegaskan, “Tugas kita ialah memastikan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi berhasil mengangkat kemajuan daerah serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat daerah untuk meredam pergolakan di daerah. Marilah kita mengambil hikmah pergolakan PRRI dan Permesta yang menginspirasi perjuangan kepentingan masyarakat daerah, agar pergolakan yang sama tidak lagi terulang di masa mendatang.”
Pergolakan daerah di awal berdiri Republik Indonesia, seperti PRRI dan Permesta, sebenarnya terjadi karena tiga faktor. Kesatu, pemerintahan sentralistik tidak sesuai nilai-nilai lokal; kedua, sentralisme kekuasaan menjadi penyeragaman budaya yang tidak mengakui eksistensi masyarakat lokal; dan ketiga, sentralisme melahirkan ketidakadilan ekonomi dan politik, serta distribusi sumberdaya dan pemerataan pembangunan tidak terjadi antara satu daerah dan daerah lainnya.
Cara pandang sentralistik yang cenderung hirarkis-dominatif dan daerah sebagai subordinasi pusat tidak lagi sesuai tuntutan reformasi dan demokratisasi, sehingga tidak ada peluang bagi daerah untuk berkembang menurut kemampuan dan keragaman potensinya. “Oleh karena itu, sejarah pergolakan di daerah harus menjadi motivasi untuk mengembangkan hubungan pusat-daerah yang lebih baik.”
Sistem otonomi dan desentralisasi sebagai pilihan menyelesaikan berbagai konflik pusat-daerah harus menjawab berbagai ketimpangan selama ini. Jika persoalannya tidak semata-mata karena ekonomi, khususnya antara Jawa dan luar Jawa, tetapi juga karena persoalan politik dan hak asasi manusia (HAM) maka kerangka sistem otonomi dan desentralisasi harus komprehensif.
Penataan Kembali
Irman menjelaskan, dalam kerangka penataan kembali hubungan pusat-daerah menuju harmoni, waktunya dikembangkan pemikiran progresif yang didasari relasi partnership dan interdependensi, yaitu hubungan pusat-daerah meniscayakan asas kemitraan dan ketergantungan di antaranya, mengingat pelaksanaan otonomi dan desentralisasi masih menyisakan beberapa pertanyaan yang mendasar.
Kesatu, apakah kebijakan tersebut dinikmati mayoritas masyarakat lokal. Perangkap otonomi dan desentralisasi ialah kecenderungan mengartikannya sempit sehingga hanya dinikmati segelintir elite daerah, termasuk pemekaran daerah bermotif kekuasaan sekelompok elite politik di daerah. Padahal, tujuannya mewujudkan equality, pertanggungjawaban, dan responsifitas.
Kedua, bagaimana kelanjutan otonomi dan desentralisasi. Kecenderungan kini adalah ada tarik-menarik agenda, seperti kasus keistimewaan Yogyakarta, pemilihan kepala daerah dan wakilnya, titik berat otonomi dan desentralisasi, dana bagi hasil. Tarik menarik membuktikan belum mantap political will pemerintah pusat menyukseskan otonomi dan desentralisasi.
Dan ketiga, bagaimana otonomi dan desentralisasi menekan konflik di daerah. Berbagai latar belakang pertimbangan otonomi dan desentralisasi seperti mewujudkan kemajuan daerah dan mengakomodir aspirasi daerah bermaksud meredam pergolakan di daerah. Pertanyaannya, apakah gejolak di daerah berhasil diredam?
===============================
DPD-RI Pertanyakan Program PPA
Jumat, 18 Maret 2011 23:32 | Oleh : Ikhwan Mansyur Situmeang | | | |
KOPI, JAKARTA – Anggota-anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempertanyakan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemneg PP & PA) serta alokasi dan jumlah anggaran daerah (provinsi/kabupaten/kota), saat rapat kerja (raker) Komite III DPD dengan Kemneg PP & PA di Gedung DPD Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3). | | | Dalam raker yang dipimpin Istibsyaroh (Jawa Timur) dan dihadiri Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP & PA) Linda Amalia Sari itu, Darmayanti Lubis (Sumatera Utara) menyatakan, alokasi dan jumlah dana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dipengaruhi konsistensi komitmen dan kebijakan gubernur, bupati, dan walikota, juga wawasannya.
“Sangat rendah. Sudah menjadi ilmu konvensional bahwa dana untuk perempuan dan anak sangat sedikit dalam APBD provinsi, kabupaten, dan kota. Sama saja. Bisa saja karena, misalnya, mereka menganggap urusan perempuan hanya masak memasak.” Penganggaran menjadi sulit karena menjadi dana dekonsentrasi yang sumbernya tersebar karena pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga program dan kegiatan kementerian/lembaga lain.
Menurutnya, kesinambungan alokasi dan jumlah dana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak jangan mengandalkan sensitivitas gubernur/bupati/walikota. “Kalau kita hanya mengharapkan sensitivitas pengambil keputusan di daerah, gubernur, bupati, atau walikota, bisa tidak lama bertahan. Hari ini ia menjabat, bisa iya. Hari besok ia tidak menjabat, diganti orang lain, bisa tidak ada lagi. Kita membutuhkan konsisten komitmen dan kebijakan kepala daerah.”
Misalnya, operasionalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sangat tergantung APBD karena alokasi dan jumlah dananya kecil, sehingga sangat mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan P2TP2A. Padahal aktivitasnya antara lain kegiatan pelayanan seperti konseling, pendidikan, pelatihan, dan pendampingan.
Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan peraturan perundang-undangan seperti peraturan presiden untuk menaikkan alokasi dan jumlah dana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam APBD. Kemneg PP & PA tidak bisa memonitornya karena hanya menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan.
Kenaikan alokasi dan jumlah dana mempercepat pencapaian target Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals -- MDGs) menyangkut perempuan dan anak, yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan kematian anak, dan meningkatkan kesehatan ibu.
Anna Latuconsina (Maluku) juga menyatakan pemerintah daerah belum mementingkan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, karena alokasi dan jumlah dananya belum memadai dalam APBD. Misalnya, bantuan Pemerintah Provinsi Maluku untuk operasionalisasi P2TP2A hanya Rp 5.185.000 per bulan. “Kurang sekali, karena rata-rata Rp 12 juta per bulan. Kasus-kasus pemerkosaan anak yang dilaporkan ke kami dari keluarga menengah-bawah.”
Darmayanti berharap Kemneg PP & PA terlibat intensif pembahasan beberapa undang-undang yang pelaksanaannya menuntut partisipasi warga negara, baik laki-laki maupun perempuan. Partisipasi kaum laki-laki menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan. “Kalau semuanya disamakan (laki-laki dan perempuan) dalam sebuah undang-undang, atau ketentuannya netral saja, maka masalahnya berpulang ke perempuan.”
Contohnya, undang-undang partai politik dan undang-undang pemilihan umum yang ketentuannya harus memihak kaum perempuan. “Jangan hanya masyarakat yang nyaring bersuara saat revisi undang-undang pemilihan umum nanti. Keterlibatan Kementerian Negara ini juga dilembagakan selama pembahasan. Jangan seperti undang-undang partai politik yang telah disahkan tetapi tidak memihak kaum perempuan.”
Contoh lainnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang sedang direvisi Komite III DPD merupakan kesempatan merumuskan ketentuan yang melindungi pekerja perempuan. “Apakah berjalan koordinasi antarkementerian/lembaga dan apakah Kementerian Negara dimintai masukan? Revisinya jangan mengabaikan perlindungan tenaga kerja perempuan.”
Emma Yohanna (Sumatera Barat) juga menyatakan partisipasi kaum laki-laki menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan, khususnya kesetaraan gender. “Kalau ada undangan pemberdayaan perempuan di daerah, misalnya, yang hadir hanya ibu-ibu. Bagaimana melibatkan bapak-bapak? Sebagai Ketua KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) Sumatera Barat, saya bikin notes ‘mohon yang hadir tidak ibu-ibu’. Kalau tidak begitu, bapak-bapak tidak hadir.”
Secara khusus, Emma menyinggung program dan kegiatan Kemneg PP & PA yang mendorong partisipasi kaum perempuan menjelang pemilihan umum tahun 2014. “Biasanya kita terlambat. Hampir mau dekat pemilu, baru banyak kegiatan yang mendorong partisipasi kaum perempuan. Kalau begitu caranya, rasanya kurang bermanfaat. Alangkah lebih baik program dan kegiatan begitu sejak awal diarahkan untuk advokasi pemilih perempuan.”
Anna juga menyoroti sosialisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Meneg PP & PA, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Menteri Sosial (Mensos), Ketua Mahkamah Agung (MA), Jaksa Agung (Jagung), dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. “SKB jarang sekali diketahui oleh instansi terkait, pihak yang menandatangani SKB di tingkat provinsi, kabupaten, kota.”
“Banyak sekali kasus anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi antara kepolisian dan kejaksaan sering persepsinya sangat berbeda. Apalagi jika kasusnya pemerkosaan anak. Saya kebetulan Kepala P2TP2A Maluku, saya sangat mengetahui kendalanya. Seringkali, begitu kasus di kejaksanaan, balik lagi. Dan, biasanya penyelesaiannya secara kekeluargaan atau adat. Kalau di kepolisian, penanganannya lebih baik karena mereka memiliki unit PPA.”
================================
Komisi II DPRD Kalsel Kunjungi Tanah Bumbu
Kamis, 14 April 2011 13:48 | Oleh : Imi Suryaputera | | | |
KOPI, Tanah Bumbu - Komisi II bidangi Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan mengunjungi Kabupaten Tanah Bumbu, Rabu (13/4/2011). | | | Kunjungan DPRD Kalsel tersebut diterima langsung oleh Wabup Tanah Bumbu, H. Difriadi Darjat, Sekdakab Tanah Bumbu, Drs. Gusti Hidayat, serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Tanah Bumbu di Kantor Bupati, Gunung Tinggi, Batulicin. Rombongan DPRD itu diketuai oleh M. Ikhsanuddin yang terdiri dari Ir. Burhanuddin, Drs. Midy Yusi, Husaini Aliman, SE, MM, Ir. Hasmy Fadillah, MM, Ir. Gusti Perdana Kesuma, Ilham Noor, ST, Habib Hasan Al Habsy, serta Hermansyah.
M. Ikhsanuddin mengatakan dalam waktu beberapa bulan ke depan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja tahun 2010 Pemprop Kalsel. Dan kedatangan mereka ke Tanah Bumbu melihat secara langsung bagaimana program-program Pemprop yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu yang bisa disampaikan masing-masing oleh SKPD.
“Kedatangan kami beserta rombongan ingin mengetahui program-program Pemprop Kalsel terkait bagaimana perjalanannya dan kurang lebihnya yang dihadapi,” ujarnya.
Ditambahkannya dalam waktu dekat ini juga mereka akan membahas RAPBD Perubahan. Dan meminta masukan dari kabupaten-kabupaten. Masukan apa saja yang menjadi prioritas dan strategis yang bisa dimasukkan dan diusulkan. Sementara itu Wabup Tanah Bumbu berharap dengan kedatangan rombongan DPRD Kalsel ke Tanah Bumbu ini bisa memberikan manfaat untuk Propinsi Kalsel khususnya Kabupaten Tanah Bumbu ke depannya.
| Comments |
|
====================================================================
Mahasiswa Indonesia di Mesir turut lega atas mundurnya Presiden Hosni Mubarak setelah mencemaskan keselamatan mereka selama proses revolusi. "Alhamdulillah, sedikit lega meskipun kami tetap waspada karena ini masih dalam masa transisi," kata seorang aktivis Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) Mesir kepada ANTARA di Kairo, Jumat (11/2/2011) malam.
MOPI, PADANG PANJANG- Sedikitnya 140 dari150 Orang Mahasiswa Indonesia tamatan MAN Koto Baru Padangpanjang Sumbar masih berada di Mesir dengan aman kata Kepala Sekolah Syukri yang didampingi Humas MAN Koto Baru Padangpanjang Dra. Erni Arifin pada MOPI di Ruang kerjanya Jum’at (11/2/2011).
Menurut keterangan Syukri dan Erni semenjak terjadinya proses revolusi di Mesir, “Kita salalu kontak dengan mereka terakhir hari Kamis” kata Syukri yang juga anaknya Afdhal sedang menyelesaikan kulia disana denagan jurusan Syariah Islam yang hampir setiap harinya melakukan kontak melalui telpon genggam.
Lebih jauh Ia menjelaskan, dari 150 Orang siswa tersebut 19 Orang diantaranya adalah Siswa tamatan MAN Koto Baru yang diterima tahun 2010 lalu. 150 Orang siswa itu terdiri dari keseluruhan angkatan bahkan sampai yang S2, kata Syukri menjelaskan.
Terkait kepulangan akanya, Syukri mengatakan, “Saya sudah kontak dia, Cuma katanya disini kami aman, lagi pulak saya memang tidak bisa pulang dikernakan saya dipercayakan menjabat sebagai Direktur di Asrama Mahasiswa Minang di Mesir ini” sebutnya.
Menurut keterangan Syukri, beberapa siswa khususnya putri sudah ada yang pulang dan mereka telah melaporkan diri kerumah sekolah, katanya.
Sebelumnya Syukri juga merasa cemas kerena anak saya tidak maupulang, meskipun di Mesir ada organisasi Kesepakatan Keluarga Minang (KMM) yang beranggotakan 380 di pimpin Alnofiandri Dinar yang perna menyampaikan kecemasan dengan Ketua Satuan Tugas (Satgas) tentang Evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) pada Kamis malam.(10/2/2011) saya abaca di KOMPAS.com mereka menyampaikan kecemasan mereka atas keamanan terkait krisis di Mesir.
"Alhamdulillah, saya sedikit lega tetapi saya tetap minta Afdhal waspada karena ini masih dalam masa transisi," kata Syukri menelfon anaknya (ce)
