Berita Daerah


 

===============================

Mantan Wakapolres Tanah Bumbu Jabat Kapolres Kotabaru

KOPI, Kotabaru - Pelepasan Mantan Kapolres Kotabaru, AKBP Drs. Slamet Riyadi, MM dilakukan dengan upacara Pedang Pora oleh 15 Perwira. Penyerahan pucuk pimpinan di jajaran Polres Kotabaru dari AKBP Slamet Riyadi kepada AKBP Rosyanto Yudha Hermawan, S.IK berlangsung pada 10 April 2011 lalu.
Upacara tersebut diikuti seluruh anggota Polres Kotabaru, Bhayangkari dan Unsur Muspida Kotabaru. Sehari sebelum upacara pelepasan dilaksanakan juga malam pengantar tugas di Gedung Paris Barantai milik Pemkab Kotabaru. Menurut informasi baru 2 kali dilaksanakan upacara pedang pora di Polres Kotabaru guna pelepasan pimpinan menuju tempat tugas yang baru.
Menurut Wakapolres Kotabaru, Kompol Joko Sulistyo, upacara pelepasan Kapolres yang diiringi dengan upacara pedang pora ini merupakan salah satu wujud terimakasih dan penghargaan kepada pejabat yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya terhadap Polres kotabaru selama ini. Dan untuk pelaksanaan upacara pedang pora seperti ini menurutnya pula memang tidak wajib atau harus dilakukan saat adanya pergantian Kapolres, tapi wajib untuk hormat terhadap pimpinan yang akan melanjutkan tugas di tempat yang baru.
Serah teriama jabatan Kapolers Kotabaru ini sebenarnya telah dilaksanakan sebelumnya di aula Bhayangkara Polda Kalsel pada 6 April 2011 lalu. Dalam serah terima jabatan itu ada 4 Kapolres yang diserah terimakan. Mantan Kapolres Kotabaru, AKBP. Drs. Slamet Riyadi, MM untuk selanjutnya akan menempati tugas yang baru menjadi Wadir Pamobvit Polda Jambi. Sedangkan AKBP Rosyanto Yudha Hermawan, S.IK sebelumnya menjabat Kasat I Ditreskrim Polda Gorontalo, dan sempat pula sebagai Wakapolres Tanah Bumbu.

=============================================

Musda Muhammadiyah Tinggal Menghitung Hari

KOPI, PADANG PANJANG - Muhammadiyah Padang Panjang akan segera gelar Musyawarah Daerah pada 31 April mendatang. Banyak nama muncul sebagai kandidat ketua dan kepengurusan untuk periode 2010-2015.
Indra Madi, ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) X Koto, saat ditemui pewarta-indonesia, mengatakan, untuk Musda kali ini, akan banyak nama-nama baru yang dikandidatkan sebagai ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) satu periiode ke depan. Mirdas Ilyas, yang saat ini masih menjabat sebagai ketua PDM, juga masih dicalonkan oleh beberapa cabang Muhammadiyah yang tersebar di wilayah Padang Panjang dan Batipuh X Koto, serta organisasi otonom yang bernaung di bawah organisasi kemasyarakatan (ormas) berlambang matahari bersinar duabelas itu.
Selain Mirdas, Zulkarnain Harun, tokoh pendidikan Sumatra Barat, serta Adi Rozal, seorang akademisi pada Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang, dan beberapa nama lainnya telah masuk pada proses pencalonan sebagai kandidat ketua PDM. Dan salah satu tokoh angkatan muda Muhammadiyah Padang Panjang, Musriadi Musanif, juga turut dicalonkan, imbuhnya.
“Musriadi Musanif, lanjut Indra Madi, sangat berpeluang untuk dipilih di arena Musda Muhammadiyah kali ini. Selain berpengalaman memimpin organisasi otonom Muhammadiyah, baik di tingkat kota maupun provinsi, ketokohannya sudah patut diperhitungkan. Sudah saatnya Muhammadiyah dipimpin oleh tokoh-tokoh muda seperti Musriadi,” ujarnya.(nova)

==========================================

Bupati Tanah Bumbu Kunjungi Para Tokoh Penuntut Kabupaten

altKOPI, Tanah Bumbu - Menyambut Hari Jadi Kabupaten Tanah Bumbu ke 8 yang diperingati setiap tanggal 8 April, Pemkab Tanah Bumbu akan mengundang sejumlah Tokoh Penuntut Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk itu Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming, usai melantik Kepala Desa Gusunge dan Muara Pagatan Kecamatan Kusan Hilir, Rabu (6/4/2011), berkunjung ke kediaman Tokoh Penuntut terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu. Maksud dan tujuan dari Bupati termuda se-Indonesia ini mengunjungi tokoh-tokoh sejarah itu selain untuk bersilaturahmi ,juga dalam rangka mengundang secara lisan tokoh-tokoh tersebut untuk bisa berhadir pada puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanah Bumbu ke 8 yang akan dilaksanakan di Halaman Mahligai Bersujud.
Kunjungan pertama Bupati Tanah Bumbu bersama rombongan ke kediaman KH. Jayadi Hasan yang berada di Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir. Namun niat silaturahmi tersebut gagal terlaksana karena yang bersangkutan sedang tidak berada di kediamannya. Perjalanan dilanjutkan ke kediaman H. Jabir di desa Pulau Satu. Di kediaman mantan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu itu, Bupati Tanah Bumbu bersama rombongan diterima oleh H. Jabir. Di hadapan H. Jabir, Bupati menyampaikan maskud dan tujuannya datang yaitu dalam rangka mengundang kehadiran beliau dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tanah Bumbu. Selain bersilaturahmi di Desa Pulau Satu, Bupati juga menyempatkan diri untuk mencek pembangunan jalan di desa tersebut. Usai mengunjungi H. Jabir, Bupati yang didampingi Kepala Desa Kampung Baru, Andi Satria Jaya, melanjutkan perjalanan ke kediaman Masgul yang berada di Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir. Disana, Bupati diterima langsung oleh pemilik rumah. Masgul, dengan lancar, lelaki yang sudah berumur 84 tahun tersebut bercerita tentang sejarah terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu kepada Bupati.

===============================================

Kesepakatan Bupati Tanah Bumbu Terkait Tata Batas Daerah Dinilai Berani

KOPI, Tanah Bumbu - Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu, Surinto, ST menilai langkah Bupati Tanah Bumbu terkait kesepakatan Tata Batas dengan Tanah Laut, sangat berani, Rabu (6/4).

Hal itu diungkapkan Surinto melalui ponsel ketika dikonfirmasi terkait somasi Komisi I DPRD Tanah Bumbu terkait masalah tersebut beberapa waktu lalu yang dilayangkan ke Kementerian Dalam Negeri. Ketua Komisi I DPRD Tanah Bumbu menilai tindakan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming itu terlalu berani dalam mengambil tindakan menyangkut kepentingan daerah yang cukup sensitif terkait kepentingan umum. "Apakah tindakan Bupati itu karena tidak tahu atau tidak mengerti ?" kata Surinto.
Ketika disinggung adanya kemungkinan kesepakatan terkait tata batas kabupaten antara Tanah Bumbu dan Tanah Laut itu ada unsur kepentingan pribadi, Surinto berprediksi ada ke arah sana. Menurutnya indikasi itu tampak dari diabaikannya keterlibatan DPRD Tanah Bumbu dalam hal mengambil tindakan dan keputusan. "Antara DPRD dan Kepala Daerah itu merupakan satu tim dalam menjalankan pemerintahan," ujar Surinto pula.
Ditambahkannya pihak DPRD Tanah Bumbu terutama Komisi I akan membawa permasalahan tersebut ke Rapat Gabungan Komisi dan Fraksi. Rencananya Rapat Gabungan itu akan dilaksanakan usai acara peringatan Hari Jadi Tanah Bumbu pada 8 April mendatang. Adapun Bupati Tanah Bumbu ketika dihubungi via ponsel untuk konfirmasi masalah tersebut, mengatakan sedang akan melantik salah seorang Kades di wilayah Kecamatan Kusan Hilir. Ketika dihubungi beberapa saat kemudian ponsel-nya dalam kondisi tidak aktif lagi.

===================================

Soal Wilayah Perbatasan, Kesepakatan Bupati Tanah Bumbu dan Tanah Laut Dinilai Tidak Sah

KOPI, Jakarta - DPRD Tanah Bumbu menghadap Kementerian Dalam Negeri ke Dirjen Pemerintahaan Umum pada Kamis tanggal 31 maret 2011 lalu. DPRD Tanah Bumbu dipimpin Ketua, H. Burhanuddin, S.Sos ,Ketua Komisi I, Surinto, ST bersama 10 anggota DPRD lainnya, Tokoh Masyarakat Desa Sei Cuka Kecamatan Satui (Kades, Ketua BPD, Tokoh Adat), menyampaikan somasi dan mengantar surat resmi Nomor 172/092/DPRD-TB tertangal 28 Maret 2011 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Pemerintahaan Umum tentang penyampaian "tidak sah" kesepakatan Bupati Tanah Bumbu dan Bupati Tanah Laut yang direkomendasikan Gubernur Kalsel. Pengesahannya ke Mendagri tentang Perbatasan Tanah Bumbu dan Tanah Laut, Bupati Tanah Bumbu mengalah 1.200 Hektar, menyerahkan wilayah Tanah Bumbu.
DPRD Tanah Bumbu juga menyampaikan surat kepada Bupati Tanah Bumbu dengan Nomor 172/092/DPRD-TB tertanggal yang sama tentang Somasi kepada Bupati, menyampaikan tidak sah kesepakatan yang diambil karena tidak melalui proses masukan Tim Perbatasan dan Dokumen yang ada. Pihak DPRD Tanah Bumbu meminta agar secepatnya mencabut kesepakatan itu karena merugikan daerah.
Dalam pertemuan selama 2 jam lebih yang diterima oleh Direktur Tata Batas Daerah, Eko Subowo menjelaskan, "kami sangat terkejut dengan adanya penyampaian informasi ini dari DPRD Tanah Bunbu, sehingga kami dalam memproses ini lebih berhati-hati mendengarkan aspirasi semua pihak dan berdasar fakta dan dokumen yg ada. Untuk menentukan Batas wilayah antar daerah itu kewenangan Mendagri, Kepala Dearah hanya memberikan pertimbangan dengan tujuan jangan terjadi konflik di daerah. Dalam bulan April ini Tim Mendagri beserta unsur terkait akan turun ke lapangan."
Ketua Komisi I, Surinto, ST sangat tegas sekali menyampaikan, "kami sangat heran kenapa buru-buru sekali Bupati Tanah Bumbu dan Bupati Tanah Laut beserta Gubernur Kalsel menyepakati perbatasan ini tidak melalui forum yg benar, padahal dalam pertemuan bulan Januari di kantor Gubernur, yang mana Gubernur menyampaikan bila sepakat kedua belah pihak nanti menanda tangani di forum Gubernur yang disaksikan semua unsur Pemerintahaan kedua belah pihak. Ini namanya gol bunuh diri," ungknya dengan tegas.
Kepala Desa Sei Cuka, Masripay dengan tegas menyampaikan, "dari sejak berdirinya Tanah Bumbu selama dipimpin oleh Bupati sebelumnya tidak pernah ada masalah, baru di kepemimpinan yang baru ini saja, bahkan menurut keterangan dan kesepakatan antar desa, batas Tanah Bumbu lebih jauh menjorok ke dearah Tanah Laut." Lain lagi dengan Bustani, Tokoh Masyarakat, Mantan Kades Sei Cuka menyampaikan, "masalah ini kalau Pemerintah Dearah menyelesaikan tidak mengindahkan aspirasi dan dokumen yang ada, akan terjadi sesuatu yang fatal di masyarakat." Dia berharap Bupati Tanah Bumbu, Bupati Tanah Laut, dan Gubernur jangan sewenang-wenang mengambil keputusan.
"Semoga mereka bisa menyelesaikan perbatasan dengan baik dan diterima semua pihak," tambahnya.

=========================================

Zakaria Bakri, Calon Bupati Kolut Gencar Sosialisasi

KOPI, Salah satu kandidat Bupati Kolaka Utara (Kolut) yang diprediksikan bakal maju dan akan mendapat suara mayoritas pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Kolaka Utara tahun 2012 mendatang, adalah Ir.Zakaria Bakri,M.Si, yang saat ini masih tercatat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur, Sulsel.
Mantan dosen Universitas Hasanuddin saat ini telah all out melakukan sosialisasi secara gencar dengan mengusung tagline “SMART” (Sederhana, Merakyat, Amanah, Cerdas, dan Terampil). Dengan tagline ini Zakaria Bakri sangat optimis dengan karakter dan kapabilitas yang tertuang dan tergambar pada teglaine tersebut , dapat membawa Kolaka Utara ke arah yang lebih baik jika kelak diberi amanah dan terpilih sebagai Bupati Kolaka Utara.
Dihubungi via ponselnya, Zakaria menjelaskan bahwa dirinya bersama para tim pemenangannya yang sudah terbentuk telah melakukan konsolidasi dan sosialisasi keseluruh basis pendukungnya. Upaya sosialisasi ini dimaksudkan disamping untuk konsolidasi simpul-massa keluarga, sahabat,dan para pendukung fanatik, juga untuk meluruskan pandangan masyarakat agar dapat menyikapi momentum Pemilukada secara, bebas, rasional dan obyektif, sehinga betul-betul dapat menjadi ajang debirokrasi dimana sendi-sendi kedaulatan rakyat dapat ditegakkan, sehingga azas Pemilu/Pemilukada yang langsung-umum-bebas dan rahasia, dapat terimplemenasi di lapangan untuk menghasilkan pasangan pemimpin yang beritegritas, berkemampuan (kapabel) dan mengayomi, paparnya.
Sementara itu, informasi sementara yang dikumpulkan di lapangan diperoleh data bahwa dukungan kepada Zakaria untuk menjaci Calon Bupati Kolaka Utara 2012 berkembang cukup signifikan di berbagai lapisan dan elemen masyarakat . Besarnya kemajuan arah dukungan masyarakat Kolaka Utara kepada Putra Kolaka Utara yang lahir di Olo-Oloho ini, akan menjadi jelas setelah ada hasil survey yang dilakukan oelh tim independen yang profesional. Zakaria menambahkan bahwa, "Apapun alasannya Kolaka Utara harus berubah, dan perubahan itu harus dimulai dari tekad rakyat untuk merubah pola pikirnya dalam menyikapi PEMILUKADA “ tegas Zakaria.
Menurutnya,perubahan yang dimaksud tidak mutlak harus berganti, tetapi perubahan dalam capaian-capaian target program pembangunan yang menyentuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat secara menyeluruh . Oleh karean itu, Kepala Dinas yang sukses mengembangkan bidang kelautan dan Perikanan di Luwu Timur ini menghimbau kepada masyarakat Kolaka Utara agar tidak lagi bersikap apatis atau masa bodoh yang berpandangan bahwa siapa yang memberi uang itulah yang akan kita pilih karena pandangan seperti adalah pandangan yang kelir u dan harus diluruskan agar pesta demokrasi yang disebut Pemilukada dapat melahirkan pemimpin yang peduli kepada kepentiungan rakyat dan daerah secara berimbang dalam arti proporsonal dengan mengedepankan skala prioritas. ( yulius)

=====================================================================

Suir Syam dan Edwin Berkomitmen Mendapatkan Golden Press Award
MOPI, PADANG PANJANG - Meskipun duet kepemimpinan Walikota/Wakil Walikota Padangpanjang H. Suir Syam, H. Edwin merahi segudang prestasi dan penghargaan. Namun, tetap saja mendapat keritikan dari berbagai kalangan.
Belakangan ini terlihat dari exspos keretikan pemberitaan dibeberapa media cetak terbitan Sumbar dan termasuk media eklektronik (Media Oline) oleh Insan Pers yang bertugas di Daerah yang berjulukan Kota “Serambi Mekah” itu.
Meskipun demikian, H. Suir Syam, H. Edwin selalu optimis menyikapi setiap berita keretikan yang telah diekspos oleh Insan Pers melalui media mereka, bahkan menjadikanya sebuah motivasi dan cepat menindak lanjutti setiap persoalan tersebut demi kemajuan Daerah dan untuk kesejahterahan masyarakatnya.
Nampaknya Wako dan Wawako itu diam-diam tidak luput dari pantauan dan dinilai oleh Nasional Coroption Watch (NCW), terhadap komitmennya dalam pembrantasan korupsi. Begitu juga dalam peran serata dan kontrubusi dengan kepedulian dalam menjaga kemerdekaan Pers di kota yang dipimpinya.
Untuk hal itu, dalam rangka Hari Pers Nasioanal (HPN) 9 Februari lalau Walikota dr. H. Suir Syam M.Kes, MMR diberi penghargaan Nasional “Golden Perssaward” oleh Nasional Coroption Watch (NCW) yang bekerjasama dengan koran Transaksi terbitan Jakarta . (ce)

 ============================================

MOPI, PADANG PANJANG - Kerjasama Pemerintah Kota (Pemkot) Padangpanjang dengan pengelolah Minang Fantasi Island (Mifan) akhir-akhi ini banyak mendapat kritikan serta masukan dari Insan Pers melalui media cetak, baik media yang terbit di Sumbar maupun pusat termasuk media elektronik.
Demikian dikatakan Wakil Walikota H. Edwin, didampingi Sekdako H. Ali Asmar ketika jumpa Pers di Rumah makan Pak Datuk Silaing BawahRabu (16/3).
Diakui, kontrubusi yang diberikan insan pers sangat membantu Pemkot untuk menindaklanjuti dan sekaligus mengevaluasi persolan tersebut. "Dan ini sesuai dengan saran BPK," katanya.
“Kita telah membentuk tim badan pengawas, untuk mengawasi system pengelolahan Mifan, sesuai rekomendasi oleh BPK,” kata Edwin.
Kedepannya Ediwin berharap, “Mari sama-sama kita bangun Kota Serambi Mekah ini, jika ada persoalan mari kita diskusikan bersama,” harapnya.
Jumpa pers dipimpin Kabag Humas Ampera Salim hadiri para wartawan media cetak dan elektronik yang bertugas di Daerah itu.
Saat itu, Sedako Ali Asmar menjelaskan, “Jika ada kejanggalan yang masih perlu kita pebaiki mari bersama-sama kita benahi, karenan Pemkot tidak bisah dipisahkan dengan Pers," ucap Sekda. (ce)

==================================================================



MOPI, PADANG PANJANG-Desyusbar Dt. Pangulu Modo, SH kembali menduduki jabatan sebagai Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padangpanjang  periode 2011-2014. Hal itu disampaikan Ketua Badan Pengawas (BP) PDAM Kota Padangpanjang, Drs. Reflis M.TP kepada www.pewarta-indonesia.com di ruang kerjanya, Kamis (3/3).

Menurut BP PDAM Kota Padangpanjang, Ia masih dipercaya menjabat sebagai direktur untuk masa periode 2011 – 2014.
Reflis mengatakan, “Dasar penunjukan Desyusbar kembali menjabat sebagai Direktur, dilakukan setelah BP menerima hasil dari Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) Sumbar, dengan hasil yang memuaskan” katanya
Bukan itu saja kata Reflis, kita juga melakukan investigasi terhadap  tiga aspek, seperti aspek administrasi, keuangan dan operasional, termasuk kepemimpinannya selama tiga tahu belakangan ini. Penilaian itu dilakukan oleh tim, yang terdiri Ketua Sekdako Padangpanjang, Ali Asmar, Wakil Ketua BP PDAM, Reflis, Sekretaris, M. Yunus, anggota dari Inspektorat, Emir Emil El Maulid, Winarno, Desi Elni. Termasuk dari tokoh masyarakat, Irwan Bur dan unsur PDAM itu sendiri, Desra Wati.
Menurut Reflis, BP mempunyai wewenang untuk mengangkat atau menolak , dengan mengacu kepada Permendagri No. 2 tahun 2007 dan Perda No. 3 tahun 2002, ucapnya.
Dengan dipercayakanya kembali jabatan Dirut ini kepada Desyusbar, Ketua BP PDAM Reflis berharap, “Ke depannya, kita harapkan PDAM mampu meningkatkan kinerja, serta pelayan air bersih yang lebih baik kepada masyarakat. Karena, bak penyaring sudah selesai dibangun, hendaknya dapat segera di operasionalkan sehingga keluhan masyarakat terjawab” ujarnya
Desyusbar pertama kali menjabat direktur PDAM tanggal 2 Maret 2007 dan dipilih oleh Walikota Padangpanjang, H. Suir Syam. Menurut Reflis, Desyusbar akan dilantik oleh Sekdako Padangpanjang Ali Asmar Jum’at ini (4/3). (ce/edited).


========================================================================



Kaji Ulang Perda Nomor 6/2009  Tentang Pendidikan Gratis Untuk Masyarakat Miskin
MOIP, PADANG PANJANG,-Hasil kajian Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Forum Bahtera Serambi (Forbas) Padangpanjang yang bergerak di bidang advokasi pendidikan, anggaran dan lingkungan hidup bermitra bersama Pusat Kajian Sosial Budaya&Ekonomi (PKSBE) UNP dan TAF(The Asia Foundation) menilai, Perda Nomor 6/2009 tentang penyelenggaraan pendidikan gratis untuk masyarakat miskin di kota Padangpanjang masih banyak meninggalkan persoalan.
Demikian disampaikan ketua Forbas Dr.H. Adirozal, M.S.i kepada MOPI di Kampus Universitas Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang Sabtu (26/2)
Adirozal yang baru saja dinyatakan lulus S.3 pada sidang terbuka, Jumat (18/2), di Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang menyikapi persoalan pendidikan dan Perda Perda Nomor 6/2009 tentang penyelenggaraan pendidikan di kota itu perlu dikaji ulang, agar asumsi negatif yang terpendam selama ini di hati masyarakat bisa dijelaskan secara transparan.
Sebab kata ketua Forbas, “Perda Nomor 6/2009 tentang penyelenggaraan pendidikan, ternyata juga dinikmati oleh anak-anak pejabat publik. Selain itu anggaran APBD Kota Padangpanjang terkesan masih mendiskriminasikan masyarakat meskin. Hal ini antara lain terlihat dari beberapa indikator” kata H.Adirozal yang juga praktisi pendidikan di kota itu
Conto, katanya lagi, “Proporsi anggaran tidak seimbang dengan kebutuhan pelayanan pendidikan masyarakat miskin, baik sarana maupun prasarana dan sumber daya pelayanan. Adanya anggaran ”aneh” di mana anggaran yang harusnya diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat miskin, ternyata penggunaannya diarahkan kepada pihak pejabat publik. Di samping itu terlihat adanya beberapa bahasa yang semuh (tidak pasti) dalam Perda ini, ”dapat”. Tentu Perda harus dikaji ulang” ucapnya.
Ia berharap, “DPRD yang notabene adalah wakil dari rakayat perlu pula melakukan pengawalan terhadap penerapan kebijakan pemerintah terutama dalam perencanaan dan aplikasi penggunaan anggaran daerah bagi kebutuhan rakyat/warga miskin secara keseluruhan. Terutama tentang kebijakan Wajar 12 Tahun dan pendidikan gratis dengan demikian diharapkan pendidikan untuk rakyat/warga miskin di Kota Padangpanjang tidak lagi bernasib sama denga Pejabatnya. Ucap Adirozal. (rif)



======================================================================

Bukittinggi Tuan Rumah Pencanangan Glukoma Sedunia


MOPI, Bukittinggi,- Kota Bukittinggi mendapat kepercayaan Internasional sebagai tuan rumah Pencanangan Glukoma Sedunia. Kegiatan Akbar ini di jadwalkan pada tanggal 11 Maret 2011 di The Hills Hotel dan akan dibuka langsung oleh Menteri Kesehatan RI, dr. Endang Rahayu Sedianingsih, MPH.
Informasi tersebut disampaikan dr. H. Hidayat, selaku Ketua Perdami (Persatuan Dokter Mata Indonesia) saat bertemu dengan Wakil Walikota Bukittinggi, Harma Zaldi, Rabu (23/2) di ruang kerja Wawako Balaikota Bukit Gulai Bancah.

Pertemuan tersebut membahas kegiatan Sumatera Opthalmologist Meeting (SOM VIII) yang akan diselenggarakan bersamaan dengan pencanangan Glukoma tersebut. Hadir pula dr. Heksan, ketua panitia beserta anggotanya, Dr. Khairul Said, SPA dan Hendriyati Hidayat, dan perwakilan dari Dinas Kesehatan Bukittinggi, dr. Nurhayati, M, MARS (Kasi Yankes, Rujukan, dan Perizinan) bersama Dra. Yuniati (sekretaris DKK).

Dokter Khairul Said menjelaskan iven tersebut bertujuan untuk menyosialisasikan penyakit Glukoma sebagai salah satu penyakit mata yang dapat menyebabkan kebutaan, sekaligus menjadikan Bukittinggi sebagai tempat Pencanangan Glukoma Sedunia.(ce) 




 ===============================================

Pemko dan Perusahaan Jerman Berbagi Pengalaman dalam Mengolah Sampah
MOPI, Bukittinggi,- Perusahaan internasional PT. SSI Schaefer melakukan sosialisasi teknologi sistem persampahan yang ramah lingkungan ke Bukittinggi, Kamis (24/02). Kedatangan mereka dipimpin langsung oleh direkturnya Ludwig Sham bersama Wilson Koh, perwakilan perusahaan asal Jerman itu di Asia.  Perusahaan Schaefer adalah perusahaan yang telah beroperasi di 50 negara, dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.

Rombongan diterima langsung oleh Wakil Walikota Harma Zaldi beserta sejumlah pimpinan SKPD pada pertemuan di aula Balaikota, Bukit Gulai Bancah. Selama tiga hari mereka akan berada di Kota Bukittinggi, saling berbagi informasi sekaligus melihat langsung pengelolaan sampah di kota sanjai ini.

Ludwig Sham menyatakan pihaknya sudah cukup lama berkecimpung dalam pengelolaan sampah daur ulang. Selama kurun waktu tersebut, ia telah bertemu dengan banyak pihak dari berbagai negara di belahan dunia. Dari kunjungan tersebut, persoalan yang selalu muncul selalu sama yakni sikap dan mental masyarakat yang kurang peduli dengan kebersihan lingkungan ini.

Pada pertemuan tersebut ia juga menjelaskan sistem teknologi pengolah sampah yang telah dioperasikan perusahaan yang berdiri sejak 1937 itu. Ia menekankan pengelolaan sampah harus memperhatikan tiga aspek yang dikenal dengan sebutan 3R yakni reuse (penggunaan kembali), recycle (daur ulang) dan terakhir reduce atau mengurangi produksi sampah. Masyarakat juga harus mengetahui sampah organik dan  sampah non-organik.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Hermansyah turut angkat suara pada pertemuan yang mendapat atensi dari seluruh pimpinan SKPD di Pemko Bukittinggi. Ia lalu menjelaskan persoalan sampah di kota wisata ini. Pihak Pemko Bukittinggi terus berupaya untuk mewujudkan kota yang bersih dan sehat. Misalnya, memberikan alat pengolahan pupuk organik ke 24 kelurahan yang diproduksi dari sampah.
Selain itu, sejak Desember 2009 pihaknya bekerjasama dengan  Pemko Payakumbuh merealisasikan tempat pembuangan sampah yang ramah lingkungan di Limbukan. TPA regional hasil kerjasama dengan 6 pemerintah kabupaten/kota itu menggunakan sistem sanitary landfill, sistem pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Saat ini tempat pembuangan akhir sampah di Panorama Baru yang menggunakan sistem open dumping dinilai tidak lagi layak dan representatif.
Harma Zaldi menghimbau masyarakat agar mau bekerjasama dengan pemerintah kota untuk mewujudkan kebersihan lingkungan Kota Bukittinggi. “Kami  juga menghimbau masyarakat supaya mengubah kebiasaan membuang sampah sembarangan. Selain itu, warga juga harus memilah-milah mana sampah organik dan non-organik sebelum membuangnya,” kata Wakil Walikota.(ce)


 ===========================================================

Pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bukittinggi


MOPI, Bukittinggi,- Semakin banyaknya kejadian kasus sara yang terjadi di Indonesia belakangan ini membuat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bukittinggi perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Hal ini terwujud dalam pertemuan FKUB yang diadakan Selasa (22/2) kemaren di Hotel Dymens.

Pertemuan yang digagas oleh FKUB ini dalam rangka meningkatkan silaturahmi antara anggota yang diantaranya dari Agama Islam, Katolik, Protestan dan Budha. Selain anggota FKUB, pertemuan ini dihadiri juga oleh Wawako Harma Zaldi, Ketua DPRD, Dandim 03/04, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, jajaran Muspida, Ketua MUI  dan Tokoh-tokoh pemuka agama di kota Bukittinggi.

Dalam sambutannya Wawako Harma menyampaikan bahwa Kota Bukittinggi dibangun atas kerukunan umat beragama. Pemerintah kota Bukittinggi dapat berjalan dengan baik karena adanya dukungan dari rukunnya umat beragama. Dari masa lampau sampai dengan sekarang kota Bukittinggi belum pernah terjadi kasus yang berkaitan dengan SARA. Masyarakat kota sadar bahwa roda perekonomian bergerak di sektor pariwisata dan perdagangan ini harus aman dan nyaman. Jika situasi aman maka pengunjung akan selalu ramai dan itu akan meningkatkan perekonomian mereka.

"Pemerintah kota Bukittinggi telah membangun beberapa fasilitas, sarana dan prasana sehingga orang ke Bukittinggi merasa aman dan nyaman dengan fasilitas tersebut. Dengan adanya kerukunan ini akan berimbas akan kenyamanan dalam bertempat tinggal maupun yang berkunjung ke Bukittinggi" ungkap wawako yang hadir didampingi oleh istrinya.

"Itulah kekuatan Bukittinggi, keamanan, kenyamanan yang diciptakan oleh kerukunan warganya dalam menjalani kehidupan sehari-hari" lanjutnya.

Acara yang santai ini dimulai jam 19.30 dengan ramah tamah makan malam bersama  dan diakhiri dengan menikmati lantunan tembang-tembang penyejuk yang ditampilkan oleh hadirin pada jam 22.30. (*)



==========================================================================


Wawako H. Edwin, SP:



Umat Islam Jangan Sampai Meninggalkan Generasi Yang Lemah Ahklak

MOPI, PADANG PANJANG-Untuk meningkatkan mutuh pendidikan anak-anak TPA/TPSA disetiap Masjid  yang ada di Kota Padangpanjang,  Pemerintah Kota (Pemkot) telah mengalokasikan danah sebesar 1.150 Miliar.

Hal ini di sampaikan Wakil Walikota H. Edwin, SP dalam rapat koordinasi dengan MUI dan Badan Pengurus (BP) beserta guru TPA/TPSA se-Kota Padangpanjang di Aula Balaikota Jum’at (11/10).

Rapat koordinasi dihadiri Asisten I Sekdako Padangpanjang Drs. Tarmizi Aristo, Kabag Kesra Maisir T. SE, serta ketua MUI Padangpanjang Alizar Chan, dan segenap BP, beserta Guru-Guru TPA/TPSA se-Kota Padangpanjang.

Dalam rapat koordinasi tersebut BP juga melakukan evaluasi terhadap persiapan kegiatan pembinaan terhadap sertifikasi guru yang lulus 2010 lalu dengan nilai b dan c.

“Pendidikan Extrakulikuler di TPA/TPSA sangat penting ditanamkan saat dini kepada generasi penerus kita, terutama dalam membaca dan memahami Ayat suci Alqur’an” katanya menjelaskan.
Wawako juga mengingat kita “umat islam” jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah ahklak, minim keahlian terutama dalam pemahaman dan bacaan ayat suci Alqur’an

Melalui TPA/TPSA dan pendidikan Islam lainnya, Wako juga menekankan betapa pentingnya meningkatkan kesadaran beragama kepada anak-anak kita di usia dini. 

Untuk itu Edwin menganjurkan agar kurikulum belajar seluruh TPA/TPSA di Kota Serambi Mekah ini harus  sama dan harus kita sempurnakan. Tentang sertifikasi guru Wawako minta nilainya harus benar-benar murni nilainya, a, sehinggah aoput kurikkulum dari Kamenag ini bisa berjalan sesuai dengan fungsi dan targetnya, bahkan jika perlu nanti anak-anak yang masuk SLTP di Padangpanjang, salah satu persaratnya harus memiliki ijaza qatam Alqur’an, kata Wawako Edwin

Mengenai pendanaan program ini Pemkot Padangpanjang telah mengalokasikan danah untuk transport guru TPA/TPSA sebesar 1,150 Miliar, untuk TPA/TPAS 160 juta, sedangkan untuk BP TPA/TPSA Pemkot telah mengalokasikan danah senilai 30 juta.

Wawako H. Edwin menegaskan, bulan Maret harus sudah ada kurikulum yang padu, sehinggah kurikulum ini nantinya menjadi jelas, termasuk sertifikasi guru. ***